Bengkulu – Proyek penaganan abrasi pantai di desa Bintunan dan Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, mendapat sorotan dari salah satu warga mayarakat desa serangai, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara.
Menurut warga yang tinggal dipermukiman depan lokasi pekerjaan proyek penanggulangan Banjir Rob di desa serangai pada media ini, Kamis (11/12/2025), bahwa pihak Desa Serangai awalnya mengusulkan dilokasi yang sering terjadi Banjir Rob dipasang bangunan pengaman pantai, seperti Kubus Beton atau batu gaja, agar bisa bertahan lama, ujarnya.
“tapi entah kenapa pihak BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu membuat gundukan pasir berbentuk pematang dengan ketinggian berkisar lebih kurang 2 meter dibungkus dengan Geotextile Non Woven pada titik lokasi yang menimbulkan banjir rob tersebut,”ujar waga yang minta untuk tidak disebut namanya.
Ia menambhakan, pada saat pelaksanaan pekerjaan sebelum pasir ditimbun berbentuk pematang itu, dibawahnya digali sekitar lebih kurang satu meter disusun pasangan bambu bentuk menyerupai anyaman, lalu diatasnya dipasang besi ulir, kemudian oleh pihak kontraktor ditimbun dengan pasir setempat kemudian diatasnya dibungkus dengan Geotextile.
“menurut kami warga disini yang sangat paham kondisi laut ketika pasang, bangunan seperti gundukan pasir dibungkus dengan “Geotextile Non Woven” dikawatirkan tidak akan bertahan lama. Karena Ombak yang terus menerus menghantam pantai akan menggerus material pasir banguan ini,”ucapnya.
Kepala satuan Kerja Oprasi Dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berulang kali dikonfirmasi terkait spek matrial batu kosong (Batu Gaja) yang dipergunakan untuk pasangan penahan abrasi, dan berapa nilai kontrak pekerjaan proyek penanggulangan bencana akibat abrasi di jalan eks lintas barat Sumatera, memilih bungkam.
Terpisah, LSM Komite Independen Pemantau Pembangunan Nasional (KPPN) Provinsi Bengkulu, sebagai organisasi non-pemerintah (LSM) yang memiliki fokus pada pencegahan korupsi menduga ada ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek dan tidak transparan dalam pengadaan bahan maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Soalnya berapa kali LSM KPPN dan Rajawalitoday.com meninjau lokasi proyek tersebut tidak ditemukan papan merek proyek.
“Padahal kita ketahui proyek panangulangan abrasi pantai dan banjir rob di wilayah Desa Bintunan dan Serangai ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu cq Satuan Kerja Oprasi Dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII,” kata Yoyon Markoni, Senin (15/12/2025) di Bengkulu. (red)
